Oh, wisataku yang malang

Ini saya maksudkan agar bisa menggugah pengelola yang lain. Bahwa dalam bisnis, untuk saat ini maka kita harusn mampu mengadopsi harapan, kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Sebagai suatu gambaran, saya angkat contoh untuk pondok wisata puspa. Memang kalau ditilik dari namanya adalah pondok wisata. Akan tetapi terkait dengan keberadaannya, maka marilah kita toleh untuk bangunan (site-B, 1967) atau bangunan asli dari (dahulu wisma Puspa).
Disamping kamar (kurang lebih ada 7 kamar, dengan 5 kamar terletak didalam) dan 2 kamar di luar, kamar mandi umum, dapur, mushola, dan recepcionist.
Secara umum tampaknya sekilas sudah layak dijual. Akan tetapi menurut penulis belum optimal jika mau dijual. Mengapa demikian. Karena dibagian depan pondok sering tampak adanya "hal yang kurang pantas untuk ada". Disamping ruangan recepsionis yang kurang representative, demikian dengan pengaturan taman yang masih kurang asri untuk sebuah pondok wisata.
Untuk ruangan utama, sebenarnya masih ada yang dapat dioptimalkan untuk dijual, dengan mengingat harapan ataupun kondisi pengunjung. Utamanya pengunjung adalah perorangan bukanlah keluarga besar. Sehingga fungsi dari ruang kamar dan hall haruslah dilakukan penyekatan. Kecuali jika segmen penunjung kita adalah seperti itu, akan tetapi juga ada konsekuensinya, yakni akan jarang ditoleh oleh tamu (pengunjung). Untuk dapat layak jual dengan kondisi saat ini, tampaknya harus direnovasi dahulu, dengan menutup pintu keluar kamar ke hall dan memindahkannya ke bagian luar. Sekaligus membuat teras (kalau ada biaya) akan tetapi jika tidak ada, maka cukup dengan membuat teras sederhana saja. Kemudian hall, yang bebas gangguan juga dapat kita manfaatkan untuk ruang rapat berikut dilengkapi sarana penunjangnya, sepeti audio system, lcd projector, desktop, whiteboard, papan flip. Sehingga sangat available sebagai ruangan rapat. Karena selama ini banyak acara rapat yang ingin mengadakan disana akhirnya pindah ke tempat lain, dengan keterbatasan dana. Pondok wisata puspa termasuk salah satu tempat dengan pemandangan yang paling indah dibanding lainnya. Peluang ini yang kita harus tangkap. Bahkan dengan sedikit mengepras teras dekat recepcionist untuk menambah keluasan tempat parkir. Impian penulis kedepan setelah yang sekarang jalan, maka tempat parkir dibuat dibagian bawah tanah, dengan konstruksi yang "oke", karena merupakan daerah yang labil. Kemudian kita juga menyediakan paket wisata kepada pengunjung. Karena disekitar lokasi ada camping ground, air terjun, wisata telaga (Pemda), kebuh teh, trail antara pondok wisata ke Mojosemi yang lumayan bagus dengan panorama kebuh teh (sebagai jogging treck) dengan sedikit polesan. Kemudian mendadani sedikit untuk penempatan lampu di lokasi, pemusnahan gudang, pembersihan lokasi sekitar dari barang yang kurang berguna, bekisting dan penebangan beberapa pohon yang mengancam "keamanan" pengunjung (mengingat daerah ini juga sering dilanda angin ribut), memindahkan kantor dan warung sekitar pondok ke tempat lain yang masih merupakan kawasan kita (tentunya sedikit harus disertai dengan BAP perubahan kelas hutan dari total pangkuan pondok wisata sebagai ldti). Dengan melakukan semacam ini menurut penulis, maka akan menanbah daya tarik pengunjung, baik untuk blok A (2001) , B (1967), dan C (2003). Kemudian perbarbaikan jalan yang menghubungkan 3 lokasi bangunan dan bahkan ditambah dengan selasar sederhana. Lahan bekas kantor koordinator wilayah dan warung sederhana (yang berada di tanah kita), bahkan bisa dijadikan sebagai tempat parkir. Dengan tempat parkir lega dan aman, maka akan menjadikan daya tarik tersendiri. Untuk sementara sebagai wahana magang petugas bisa dilakukan kontrak dengan pihak III yang kompeten dibidangnya selama 2 tahun (dengan target penghasilan Rp. 70 - 75 juta/ tahun, berdasarka trend 3 tahun terakhir). Saat ini penghasilan (2006) Rp 64,5 juta), (2007) Rp. 46,5 dan (2008) Rp 53,4 juta. Sambilnantinya kita mencari investor untuk melakukan kerjasama secara BOT. Dengan memberikan investor kesempatan berusaha selama beberapa tahun (?) dengan memberikan fee selama kerjasama kepada Perum Perhutani.
Mengapa penulis terusik, karena kebetulan penulis sering menggunakan tempat tersebut, baik untuk kepentingan praktek Pusdiklat SDM (pelayanan prima, kewirausahaan dan agribisnis) disamping saat sebagai instruktur eksternal. Penulis selalu berusaha menawarkan kepada pengunjung potensial yang ada. Akan tetapi sulit untukmenjadi penginjung aktual. Karena masalah dana. Kalau akan menyewa hall saja, relatif harus menyewa kamar agar tidak terganggu. Hal inilah yang menjadi kendalanya. Pondok wisata Puspa memiliki potensi yang sangat cerah dimasa depan. Belum lagi warna cat yang umumnya aga gelap dengan penerangan kamar yang terbatas juga serta tangkapan siaran TV yang sangat terbatas, sulitnya air hangat dan makan, lambatnya pelayanan (dengan keterbatasan jumlah petugas), tidak adanya aiphone yang menghubungkan antar kamar dan recepcionist.
Mudah-mudahan dengan cara ini, maka pengembangan pondok wisata puspa tidak menyalahi aturan yang ada, baik P.43, P.50, PP 06/ 2007 dan SK. 400/ 2007.
Marilah kita berdayakan potensi yang ada secara optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan kita tercinta ini. Semoga penuangan impian ini bermanfaat.
Bravo rekan-rekan KBM-WBU unit II dan lainnya.


Salam,


Gandrie S

Pengembangan Wisata di Perum Perhutani

Wisata di Perum Perhutani, terkadang kita sendiri merasa bingung. Apakah suatu bisnis atau hanya sekedar suatu ”show” saja. Mengapa penulis katakan demikian. Tentunya ada beberapa hal yang mendasari, antara lain :

Pengelolaan dilakukan seadanya
Strategi pengembangan tidak jelas
Kompetensi petugas masih kurang
Komitmen manajemen kurang tegas
Penerapan ”RRC” (reward, recognizition, and celebration)
”Era otoda”
Job tender bagi pimpinan SBU di KBM tersebut
Pemberdayaan petugas tidak jelas

Seharusnya jika akan kita angkat wisata sebagai salah satu ”diversifikasi produk” perusahaan, maka tentunya haruslah kita tangani secara serius. Memang tidak bisa dipungkiri core business kita adalah kayu. Demikian pula dengan kompetensi petugas lapangan yang kebanyakan masih didominasi bidang kehutanan, yang tentunya terdapat kharakteristik khusus untuk mampu menangani bisnis dengan baik. Paling tidak dengan sentuhan pelayanan prima. Bagaimana kepedulian petugas terhadap para pengunjungnya. Disamping kompetensi, kelincahan gerak, dan disiplin petugas tersebut. Siapkah kita dengan ini semua. Jawabannya ada pada diri kita sebagai sumberdaya manusia perusahaan dan komitmen manajemen itu sendiri.

Untuk wisata, penulis melihat kesiapan Jawa Barat dan Banten tampak lebih oke. Bagaimana pelayanan prima dilakukan untuk menggaet minat pengunjungnya. Kebiasaan kita dalam mengelola wisata hanyalah menjual potensi wisata yang ada dengan ala kadarnya. Akan tetapi Jawa Barat dan Banten telah mampu memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan pengunjung dengan menyajikan atraksi lainnya yang benar-benar diperlukan. Misalnya dengan menyediakan kendaraan ATV (All Talent Vehicle), menggabungkan outbound dengan wisata yang ada. Mengapa Jawa Barat dan Banten lebih siap, karena kondisi alam yang menuntut mereka untuk melakukan sesuatu. Beda dengan Unit lain yang memang potensi kayu masih ada, akan tetapi alam parahiangan memaksa pengelola harus mampu mencari penghasilan diluar kayu, dan hail ini sudah berlangsung lama. Dimana Jawa Barat dan Banten dengan pesona alam yang indah dan tanah yang relatif subur, lebih cocok dikembangkan untuk agribisnis tanaman pertanian dan wisata. Kharaketristik wilayah inilah yang menurut penulis memberdakan Unit III dengan Unit lainnya.

Kemudian kita berbicara kembali tentang komitmen manajemen. Tentunya tidak hanya dipasok dengan target penghasilan saja. Akan tetapi harus didukung dengan pengembangan SARPRA, kerjasama usaha yang dimungkinkan. Mengapa demikain karena dalam SK 400/ Kpts/ Dir/ 2007 berbagai bentuk kerjasama yang dapat dilakukan masih ngambang serta diperlukan adanya otonomi dari seorang pimpinan, misalnya GM. Ngambangnya SK 400 tersebut adalah dalam bentuk kerjasama, disamping keterkaitan dengan fungsi kawasan. Karena wisata kita banyak terdapat dalam kawasan hutan.

Berkaitan dengan kompetensi petugas. Kita harus menempatkan sumberdaya manusia yang kita miliki dan berbasis wisata di tempat yang seharusnya. Dimana nantinya mereka dapat diharapkan sebagai ”change agent” teman-teman kita yang berbasis teknis kehutanan. Kompetensi ini sangat penting karena domain wisata sangatlah berbeda dengan pekerjaan teknis kehutanan dan sudah berbau bisnis.

Pengadaan ”Job Tender” untuk setiap pimpinan pengelola wisata haruslah mulai dirintis. Karena kita berbicara bisnis. Bukan sekedar wisata sebagai beban perusahaan atau ”cost centre”.
Dengan dilaksanakannya job tender tersebut, maka kita bisa tahu visi dan rencana penanganan wisata yang diembannya.

Strategi pengembangan wisata. Harus jelas segmentasinya dan siapa yang akan menangani wisata perusahaan. Apakah anak perusahaaan ataukah swakelola perusahaan dengan KBM-WBU. Karena dengan adanya organisasi yang berbeda dalam satu atap akan menimbulkan konflik, yang dapat bersumber dari bermacam-macam hal. Sebagai misal suatu wisata pondok hanya ditangani oleh satu orang petugas. Tentu hal ini adalah sesuatu yang ganjil bagi penulis. Sehingga organisasi wisata ini harus jelas, termasuk job describtion-nya.

Menyikapi OTODA ini juiga merupakan hal penting. Karena dengan adanya OTODA dimana sementara ini dipandang oleh PEMDA bahwa penangan wisata di Perum Perhutani dilakukan setengah hati, maka tidak akan tertutup kemungkinan, untuk mengambil alih wisata tersebut. Belum lagi dengan adanya re-scoring dlsb-nya yang penulis pandang dapat menjadikan ancaman bagi kita jika strategi yang kita jalankan juga tidak jelas. Apabila jelas, maka semenjak awal adanya wisata maka pengelola akan melakukan komunikasi trespektif dengan setiap PEMDA dimana wisata berada.

Pengelolaan yang dilakukan seadanya. Citra ini haruslah kita rubah. Apabila ini berlangsung secara permanen, maka konsumen kita tentu akan kabur. Karena bagaimanapun seorang pembeli atau pengunjung disebuah wisata adalah ”raja”, tanpa memandang mereka adalah siapa.

Pemberian RRC. Hal ini bukan terus penulis mengumbar janji kepada petugas, karena hal ini apabila diperuntukkan perorangan, maka dalam jangka panjang juga akan membahayakan. Karena mereka akan selalu mengharap imbalan. Sehingga kita lambat laun harus merubahnya menjadi ”bagaimana menggugah” motivasi internal sumberdaya manusia melalui pemberdayaan dan transparansi kebijakan.
Hal itulah yang penulis rasa, bagaimana kita bisa menjadikan wisata bukan hanya mampu meraup ≥2-3% dari total pendapatan perusahaan/ tahun. Akan tetapi juga mampu merubah citra bahwasannya wisata kita sekarang sudah ”mrungsungi” menjadi primadona selain kayu di Perum Perhutani tercinta kita.
Sukses untuk team wisata Perum Perhutani. Semangat terus dan jadikan wisata primadona kita.

Komunikasi Respektif v/s Stop The Gun

Mengapa komunikasi perlu dikedepankan, karena saat ini dengan dilakoninya PHL (Pengelolaan Hutan Lestari) sebagai salah satu hal yang harus dilakukan perusahaan apabila tidak ingin mengalami hambatan pada saat masuk ke pasar Eropa khususnya. Dengan pernyataan seperti ini, tentu ada pihak yang protes, lho kok pasar Eropa sedangkan kayu kita banyak dipasarkan di Jawa saja. Itu untuk kayu bulat atau setengah jadi sedangkan produk akhir kita, baik furniture atau lainnya banyak yang pangsa pasarnya di luar sono. Berapa persen perbandingan pangsa pasar ekspor dan dalam negeri. Tentunya lebih banyak dalam negeri, akan tetapi nilai tambahnya meski relatif kecil pangsa pasarnya, sangatlah besar. Apalagi saat ini dengan menurunnya nilai rupiah kita.
Sehingga ketentuan dalam PHL tentunya, suka tidak suka, mau tidak mau haruslah kita turuti agar pangsa pasar kita dapatlah kita akses lagi.
Penulis juga menyadari tentunya pernyataan “stop the gun” juga harus bertahap dan ada prioritasnya, dengan kita memetakan kerawanan hutan kita saat ini. Karena sebetulnya, masih banyak daerah yang sudah dapat dilakukan dengan pendekatan halus, melalui komunikasi.
Tentunya dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta dengan bertambah pinternya masyarakat pendekatan dengan kekerasan akan berakhir. Darimana masyarakat pintar, sekarang ini disamping adanya PMDN mandiri, juga ada program yang dinamakan dengan JIEMI (Jaringan Informasi Elektronika Masyarakat Indonesia), yang sudah bergulir semenjak jaman presiden Megawati Sukarnoputri.
Sehingga dengan informasi yang dapat diakses dari mana-mana maka kesempatan mengembangkan portensi diri sangatlah besar. Mudah-mudahan, lho. Bukan malah premanisme yang semakin berkembang sebagai dampak masalah ekonomni dan keluarga.
Mengapa penulis katakan dengan komunikasi respektif. Karena komunikasi banyak macamnya mulai dari komunikasi personal, antar personal, komunikasi efektif dan bahkan komunikasi respektif. Komunikasi respektif dikedepankan karena adanya unsur persuasif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, dengan cirinya selalu berprasangka positif, berorientasi pada solusi, spontanitas dan jujur, empati dan menggunakan perasaan (tepa selira).
Untuk dapat melakukan komunikasi respektif, maka kita harus menghenal terlebih dahulu komunikasi respektif, komunikasi dengan lawan jenis, unsur kelengkapan sebuh pesan (K3AB), mampu menjadi pendengar yang baik, komponen komunikasi, komunikasi verbal itu sendiri (terbagi kedalam komunikasi formal, in-formal dan non-formal), peran sebuah komunikasi bagi manusia, disamping mengenal jendela johari maupun etika dalam komunikasi dengan lawan bicara.
Komunikasi formal sendiri terbagi lagi kedalam komunikasi vertical, horizontal dan diagonal). Komunikasi respektif nantinya akan sangat mendasari dalam penyuluhan, presentasi (dalam membangun hubungan baik) ataupun negosiasi (dalam pelayanan prima, pemasaran).
Oleh karena itu mengapa materi komunikasi diberikan sejak kursus dasar yang kemudian meningkat kepada penyuluhan atau teknik presentasi dan pada puncaknya DKP-II diberikan penulisan makalah dengan harapan mereka sudah mengenal diksi, ataupun unsure K3AB (kejelasan, ketepatan, konteks, alur dan budaya).
Materi komunikasi ini, nantinya diharapkan disamping akan mendasari dalam menggulirkan program PHBM, juga dalam mendukung “stop the gun” pada saat pemenuhan persyaratan dalam PHL.
Dalam komunikasi juga akan disampaikan bagaimana kelengkapan sebuah pesan, serta bagaimana menyampaikan pesan kepada lawan bicara secara sistematis, antara lain; dengan menjelaskan tindakan yang harus dilakukan beserta manfaatnya. Dengan terbiasanya mereka melakukan itu semua, maka akan memberikan pondasi pada presentasi dimana mereka tiba waktunya harus mampu meyakinkan lawan bicara atau audience dengan DISATE. Inilah yang diperlukan sekarang, sebelum kita mengakhiri “stop the gun” sepenuhnya. Jangan sampai hal ini dilakukan akan tetapi mereka belum siap dengan “senjata lainnya”, maksudnya dengan kemampuan komunikasi. Karena era dunia saat ini, sangatlah mengedepankan informasi, komunikasi dan teknologi. Inilah yang harus kita sadari untuk dilakukan persiapannya sebelum “tinggal landas buat kekerasan”.
Semoga hal ini dapat mengilhami teman-teman yang dilapangan dengan issue “stop the gun”. Kasarnya demikian dibina tidak bisa, maka tiada lain haruslah kita binasakan ???????
Met bekerja.


Salam,

Gandrie S
Widyaiswara Pusdiklat SDM, Madiun

Alumnus dari berbagai pelatihan :

Dirjen PHPA (Pelatih Inti Kebakaran Hutan)
Pro-seeds (New Zealand)
Landcare (New Zealand)
DAS & Lingkungan (Unibraw)
LPPM (Kepemimpinan)
Inderaja (IPB)
INKINDO (Ekolabel)
Jakarta Stock Exchange Expo
Depnaker (TQC, TOT/ Kursil/ GBPP/ SPAP)
Seminar SUGA (Australia)
Seminar SUGINDO (Jakarta)
Multi Training Centre (EQ, AQ)
Divlat PT. Telkom (Komunikasi lintas budaya)
Marketing Plus Institute of Marketing (MIM)
Indolatih Management (TOT, CB-HRM)
John Robert Power (Sikap, Kepribadian)
Dale Carnegie (Kepemimpinan, Presentasi)
Bumi Arasy (TOT)
Yanroo One Team Indonesia (TOT)
HRD Indonesia (TOT, TTO)
Mpu Nala (Empowerment)
LPK. Citratama (Kewirausahaan)
A I S (TOT)

Peluang Kerjasama Untuk Wisata

Kita mengetahui bersama bahwa wisata Perum Perhutani belumlah dilakukan dengan sepenuhnya. Mengapa penulis katakan demikian. Karena pertama pemberdayaan sebagai unit bisnis yang beroientasi profit belum maksimal karena berbagai hal, kedua sumberdaya manusia yang menukung wisata belumlah siap 100% untuk merubah paradigma sebagai bagian yang harus berorientasi profit, ketiga sarana dan prasarana yang belum mendukung sepenuhnya, keempat komitmen manajemen, dan kelima pelayanan prima.

Kendala tersebut haruslah kita hilangkan karena wisata ditargetkan harus mampu mencapai 2% atau bahkan lebih dari pendapatan perusahaan. Menurut hemat penulis harusnya bisa karena yang memiliki lokasi dan potensi tidak sehebat Perum Perhutani bisa mencapai pendapatan yang lebih. Permasalahannya hanya bagaimana kita memeprsiapkan infrastruktur dan sumberdaya manusia berikut komitmen manajemen dalam hal wisata. Kalau dilihat dari sisi bisnis perusahaan sebenarnya core kita adalah kayu berikutnya adalah non-kayu. Tapi dengan kondisi yang ada, maka wisata haruslah memerankan diri dengan merubah paradigma dalam melakukan pengelolaan. Potensi yang besar apalagi jika ditambah dengan berbagai atraksi yang "pas" maka akan memiliki daya jual yang tinggi.

Permasalahan selama ini kita belum pernah melakukan survey indeks kepuasan pelanggan dari berbagai wisata yang ada di Perum Perhutani. Dengan melakukan survey, maka kita dapat mengetahui sebenarnya kekurangan kita dimana. Kita baru ber-andai andai saja.

Beberapa potensi di kawasan wisata kita juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dan harus dikembangkan terutama yang menyangkut pondok atau penginapan. Mengapa demikian orientasi wisma atau pondok yang telah ada berbeda dari semula dengan sekarang, baik mengenai bentuk dan ukuran (lobi, kamar), privacy pengunjung, kemudahan (bersatu dengan resto) ataupun hal lainnya. Dahulu kala hanya berorientasi untuk rapat direksi atau penginapan tamu (semacam guest house). Sekarang untuk konsumen umum yang tentunya membutuhkan privacy, kemudahan, kenyaman, dan pelayanan prima.

Oleh karena itu maka kita harus mampu melakukan re-design untuk hal tersebut. Sebagai gambaran mengapa agrowisata maju dengan pesat saat ini. Padahal suguhannya hanyalah panorama kebun, proses pengolahan teh, dan menikmati minuman teh. Bahkah wisata di perkebunan ada yang menjadikan sebagai primadona, seperti yang di Lawang, Puncak, dlsb.

Bagaimanakah dengan kita. Apabila pengunjung pondok, tidak hanya menikmati segarnya udara dan panorama, maka dapat kita sajikan pertanian masyarakat yang ramah lingkungan (PHBM), kita kenalkan proses pembibitan tanaman hutan yang mengikuti teknologi (dengan menggunakan IBA, IBB), adanya jogging track, pemberdayaan masyarakat setempat (seperti di arung jeram Citarik-Sukabumi atau kampung sampireun-Garut). Hal ini tentu sangat memungkinkan. Disamping menyediakan sarana bermain anak yang aman, mengingat keluarga saat ini adalah keluarga kecil (bapa-ibu-anak dan tanpa pembantu), penyediaan pusat informasi dengan perangkat multi-media termasuk sarana di kamar atau pondok yang dilengkapi dengan faksimili. Sehingga pebisnis istirahat sambil tetap dapat memantau pekerjaannya.

Permasalahannya untuk mewujudkan itu semua diperlukan investasi. Oleh karena itu perlu adanya kejelasan dalam kerjasama di pasal 4 SK. 400? Kpts/ Dir/ 2007.

Kita memiliki lahan, kemudian tersedia "blue print" pengembangannya, maka pihak III dapat melakukan kerjasama dengan bentuk kerjasama BOT/ BTO tergantung kesepakatan yang disepakati bersama antar pihak.

Setelah dibangun sesuai dengan blue print yang ada, maka karyawan kita juga bisa magang untuk melihat bagaimana mitra kita menjalankan bisnisnya. Setelah kesepakatan dalam mengoperasikan habis dan kemudian diserahkan kepada Perum Perhutani, maka disamping prasarana maka kita juga telah memiliki SDM yang handal karena telah magang di mitra.

Saat ini mencari investor yang benar-benar kredibel dibidang wisata tentu agak sulit karena situasi perekonomian dunia yang sedang menggejolak, mengingat usaha di wisata umumnya "bunting investasi"-nya relatif lama. Paling tidak selama 8 (delapan) tahun.

Disamping melengkapi dan melatih SDM nya untuk menangani permaian "flying fox".

Akan tetapi peluang BOT atau BTO-lah yang saat ini bisa dilakukan oleh perusahaan, disamping komitmen yang jelas, serta perubahan paradigma pengelolanya.

Ayolah bangkit wisata Perum Perhutani. Apalagi dibidang wisata sebenarnya kita memiliki potensi tenaga muda yang krestif dan kompeten dibidangnya. Berdayakanlah potensi yang ada.

Bravo, seluruh pengelola wisata Perum Perhutani.

Salam,

Gandrie S

Pengajar Wisata dan Pengembangan Usaha

Pusdiklat SDM Madiun

Tinjauan Pedoman Umum Pengembangan Usaha

Semenjak dikeluarkannya SK. 400/ Kpts/ Dir/ 2007 yang diundangkan pada tanggal 9 Mei 2007, menggantikan SK 991/ Kpts/ Dir/ 2006 sekaligus menggabungkan SK 982/ Kpts/ Dir/ 2006 dan SK 986/ Kpts/ Dir/ 2006, kita telah memiliki pedoman dalam mengembangkan usaha dengan payung hukumnya adalah Permenhut P. 50/ Memnut-II/ 2006, dimana SK 400/ Kpts/ Dir/ 2007 beberapa bagiannya dilakukan penyempurnaan pada SK 433/ Kpts/ Dir/ 2007 tanggal 23 Mei 2007.

Keluarnya Pedoman tersebut, menurut penulis terdapat beberapa hal yang harus lebih ditekankan, antara lain adalah bentuk kerjasama. Dalam SK sebelumnya ada 10 bentuk kerjasama, yakni :

PHBM (Plus)

Swakelola (KBM)

Kontrak Manajemen (KM)

Kerjasama Operasi (KSO)

Technical Assisstance Contract (TAC)

Leases Developed Operate (LDO)

Lisensi

Bangun Serah Guna/ Bangun Guna Serah (BTO, BOT dan derivatnya)

Anak Perusahaan

Perusahaan Patungan

Sebaiknya untuk pasal 4 huruf c ini dapat disamakan serta adanya ketegasan dalam pelaksanaannya. Sehingga pelaksana dilapangan akan lebih pasti, terutama pada saat kita sedang mengalami keslitan lukuiditas dan mengharapkan pengembangan yang signifikan dari sub sektor pariwisata. Karena menurut penulis bentuk kerjasama BTO/ BOT inilah yang paling pas.

Misalnya adanya pengembangan prasarana di kawasan hutan produksi, hal apakah yang tidak merubah bentuk bentang alam, dlsb.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dalam penulisan untuk pasal, ayat, huruf, butir, dan seterusnya.

Kemudian adanya tumbukan antara pasal 12 huruf c butir 4 dengan pasal 15 ayat 4 huruf a, mengenai batas kewenangan tingkat KPH, Unit, dan Pusat.

Berikutnya adalah tentang kejelasan batasan waktu kerjasama pada pasal 8 ayat 1 huruf huruf c, dalam hal penanaman. Selama daur perlu pembatasan untuk jenis FGS ataukah daur panjang yang ditanam di daerah buffer, seperti pemberdayaan JPT daerah penyangga.

Kemudian, pada dasarnya SK 400 ini menginduk dari Permen P.50, maka seyogyanya memang ada pemisahan dengan asset yang berada diluar kawasan hutan.

Kejelasan kerjasama pembangunan tower, harus hati-hati dengan fungsi hutannya. Berarti disana harus ada menara perlindungan hutan hutan yang merupakan asset dalam kawasan hutan untuk selanjutnya diberdayakan melalui kerjasama dengan PT. Angkasa Pura ataupun provider GSM.

Aturan pemanfaatan kawasan. Biasanya pemanfaatan kawasan yang ada dengan seijin menteri adalah tanpa kompensasi. Saat ini kita harus memberdayakan kawasan kita. Untuk kata-kata dalam perjanjian sebaiknya bukan sewa lahan karena kita tidak berwenang untuk menyewakan lahan, akan tetapi pemanfaatan hutan dengan kompensasi. Agar nilainya tinggi untuk perusahaan, jangan hanya dikaji berdasarkan NJOP akan tetapi nilai yang berlaku disekitarnya pada saat ini sebagai upaya pemanfaatan kawasan dengan kompensasi.

Perlu adanya pendahuluan dengan BAP antara SPH dan KPH, dengan memingkar lokasi yang akan dikerjasamakan terutama yang berada di hutan lindung. Kawasan yang dipingkar statusnya akan berubah dari hutan lindung menjadi TK atau Ldti terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan prosedur pemanfaatan kawasan, dalam pasal 9 (pemanfaatan hutan lindung).

Maksud penulis adalah demi keamanan kita semuanya, baik teman-teman di lapangan maupun di kantor.

Karena usaha ini harus kita lakukan sebagai masa bera, tidak ada kayu yang kita pungut ataupun yang dipanen berda dalam kisaran dibawah etat bagian hutan yang ada (sesuai dengan RPKH).

Pasal 4 sangat penting disosialisasikan karena sangat terkait dengan bentuk kerjasama yang akan dilakukan, terutama oleh teman-teman di KPH ataupun KBM.

Pemanfaatan hutan lindung untuk budidaya, seperti jamur apakah dalam srumbung ataukah seperti apa. Kemudian untuk tanaman hias dan tanaman obat bentuk pengolahan tanahnya seperti apa. Setahu penulis pengolahan tanah sesuai dengan panca usaha tani tentu akan tinggi, meski nantinya yang diambil adalah bukan pokok kayunya akan tetapi bunga dan umbi. Kalau dilakukan secara intensif, maka hal ini akan merangsang masyarakat untuk melakukan penjarahan di hutan lindung, sebagai salah satu alternatif kurangnya lahan garapan.

Baiklah dan mohon masukan dari teman-teman pakar hukum yang ada, antara lain yang saya kenal seperti mas Eko, Mas Tardi, dlsb. Bagaimana Kang Edu. Kok gak pernah ada khabarnya.

Salam,

Gandrie Simbardjo

Pemateri Pengembangan Usaha

Sistematika penulisan makalah

Penulisan makalah yang baik, tidak akan terlepas dari sistematika penulisan makalah, sehingga pembaca enak membacanya. Disini ditekankan bahwa pembaca adalah khalayak umum, sehingga perlu adanya sub bab pengertian yang akan menjelaskan tentang peristilahan yang khalayak umum kurang memahaminya.

Sistematika ini ditetapkan berdasarklan berbagai pengalaman yang diperoleh penulis, mulai dari Divlat PT. Telkom, latihan presentasi dari Dale Carnegie, Meskipun yang coba disampaikan kepada siswa belum optimal dan kami terus mengkajinya demi perbaikan di masa mendatang.

Sistematika tersebut adalah :

Lembar Judul

Ringkasan Eksekutif

Lembar Persetujuan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

I. Pendahuluan

A. Latarbelakang

B. Rumusan Permasalahan

C. Batasan Permasalahan

II. Tujuan Penulisan

A. Alasan Judul Diangkat

B. Tujuan

III. Metodologi

A. Cara Pengumpulan Data

A.1. Data Primer

A.2. Data Sekunder

B. Cara Pengolahan Data

B.1. Worksheet Biasa

B.2. Smart Draw

B.3. SPSS-15

B.4. Minitab-15

C. Bahan dan Alat

C.1. Bahan

C.2. Alat

IV. Tinjauan Studi, Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Studi

B. Tinjauan Pustaka

V. Analisa Data dan Pembahasan

A. Analisa Data

B. Pembahasan

VI. Kesimpulan

VII. Saran dan Tindaklanjut

A. Saran Strategis

B. Tindaklanjut

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Pada lampiran, dapat dimasukkan informasi pendukung (bukan peraturan, atau SK) disamping :

Lembar Persetujuan Judul dari pemateri

Lembar Kontrak Bimbingan (awal)

Lembar Bukan Plagiat (Pernyataan Siswa)

Lembar Pengesahan dari Pembimbing

Adanya penekanan kepada metodologi, diharapkan siswa memahami bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan data dan diharapkan tidak berupa wacana saja. Hal ini sudah tercermin dari pola pikir yang disampaikan pada saat presentasi judul (sebagai proposal yang bersangkutan). Meskipun sebuah tulisan bisa saja kualitatif ataupun kuantitatif akan tetapi makalah yang diharapkan benar-benar memenuhi ketentuan K3AB dan mampu meyakinkan pembacanya dengan DISATE (demonstration, incident, statistic, analogy, testimony dan evidence). Sehingga mereka menjadi seorang pemimpin yang kompeten dibidangnya dan memiliki kredibilitas, tidak sekedar "asbun" saja.

Pusdiklat SDM Perum Perhutani terus berusaha mengkaji dan menyempurnakan, baik dalam hal materi pembelajaran dan khususnya pembuatan makalah ini. Sehingga missi ke-empat dapat terwujud.

Sehingga disamping materi tentang penulisan makalah kepada mereka juga disampaikan teknik presentasi. Penulis juga berpikir perlunya pengenalan software pengolah data, sehingga mereka lebih mantap nantinya.

Kemudian adanya pembedaan tinjauan studi dan tinjauan pustaka, karena apabila merupakan hasil penelitian sebelumnya atau jurnal ilmiah, maka masuknya kedalam tinjauan studi. Akan tetapi bila diambil dari pendapat seseorang dari text book, maka dinamakan dengan tinjauan pustaka.

Sedangkan tata cara penulisan daftar pustaka dengan mengacu kepada yang umum, yakni menggunakan sistem harvard.

Sedangkan pematerinya merupakan tim, dengan koordinator tim adalah penulis sendiri, dengan anggota; Neneng Sri Sulastri (sedang mengambil S-2 komunikasi sosial), Ir. Agus Marsudiono, MM, Ir. Dedi Heryadi Mawardhana, Shanty Monica, SS, dan Ayu Astuti, SH. MHum (terkadang).

Jadi itulah materi penulisan makalah berikut teknik presentasi, yang kebetulan penulis adalah langsung sebagai pemateri-nya. Penulisan makalah ini juga sudah merupakan kesepakatan, baik dari segenap manajemen dan widyaiswara dari Pusdiklat SDM, Madiun.

Demikianlah yang dapat disampaikan, dan kami selalu mengharapkan masukkannya terutama dari "user" terhadap sistematika penulisan makalah tersebut.

MAKALAH YANG DIANGGAP SEPELE

Semenjak tahun 2001, dengan mulainya diselenggarakan kursus (SUSPIM-IV dahulu KPL-II) di Pusdiklat SDM Perum Perhutani, Madiun, bekerjasama dengan lembaga pelatihan swasta PT. BUMI ARASY NUR INTERNATIONAL, Jakarta yang dilanjutkan pada tahun berikutnya bekerjasama dengan lembaga pelatihan BUMN DIVLAT TELKOM, Bandung. Peserta selalu diminta untuk membuat makalah sebagai karya kreatif siswa dengan topik dibidang tugasnya, sehingga nantinya dapat diimplementasikan. Selama 2 (dua) tahun menimba ilmu dari penyelenggara swasta murni dan BUMN, akhirnya untuk selanjutnya ditangani secara mandiri oleh seksi Pelatihan Manajerial dan Kewirausahaan (dahulu seksi PMK, yang akhirnya menjadi seksi Diklat Manajerial dan Kepemimpinan). Memang pembuatan makalah tersebut dirasa penting karena merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh paling tidak pejabat jenjang jabatan III keatas, sesuai dengan tuntutan jaman. Bahkan saat ini telah berkembang bahwa lulusan PMK (Pendidikan Menengah Kehutanan) sejak PMK VII, termasuk KP-II (sekarang DKP-II) sudah diwajibkan untuk mulai membuat makalah. Akan tetapi karena bobotnya baru 1 (satu) masih dipandang sebelah mata oleh sebagian peserta. Sehingga ada wacana untuk bobot dari pembuatan makalah ditingkatkan menjadi 4 (empat) melebihi mata pelajaran di kelompok inti.

Pada dasarnya pengelola Pusdiklat SDM menyadari, bahwa salah satu kelemahan siswa (terutama teman-teman dari lapangan) adalah kendala dalam pemilihan kata ataupun penyusunan kalimat, yang dalam istilah kerennya sering disebut dengan diksi. Hal ini terjadi karena budaya membaca dan menyimak informasi penting berkaitan dengan masalah teknis kehutanan masih rendah. Sehingga sebagai wacana kedepan Pusdiklat SDM Perum Perhutani juga akan melakukan "outsourcing" untuk ahli bahasa ini. Sehingga siswa akan mampu merangkai diksi menjadi sebuah paragraf yang enak dibaca oleh siapapun.

Disamping dari sisi siswa maka juga kami sadari sepenuhnya bahwa pembimbing yang ditunjuk juga belum terlibat secara totalitas. Sehingga disini juga perlu adanya komitmen manajemen Pusdiklat SDM sendiri dan pedoman penulisan makalah tersebut juga disahkan oleh Direksi Perum Perhutani.

Disamping kendala dalam bahasa ternyata memang "sensitivitas" teman-teman terhadap permasalahan yang terjadi dibidang tugasnya masih kurang, bukan hanya dialami oleh teman-teman tenaga teknis kehutanan aan tetapi juga yang Teknis Non-Kehutanan.

Sebagai gambaran, seorang pejabat jenjang jabatan V dibidang umum, maka ternyata yang diangkat sebagai "topik" dalam penulisan, hanyalah masalah persuratan. Pertanyaannya tidak adakah permasalahan lain yang lebih penting dan dapat menimbulna dampak bagi perusahaan atau menyikapi kebijhakan BOD tentang optimalisasi atau kita sadar perlu adanya pelayanan prima dibidang tugasnya ataupun yang lain. Sepertinya kepekaan dan kreativitas dari teman-teman sepertinya disayangkan agak kurang, ataukah karena pemberdayaan kurang dilakukan sehingga mereka menjadi "kuper" dengan permasalahan yang ada. Suatu hal yang sangat disayangkan karena misi ke-empat perusahaan kita menyatakan : membangun sumberdaya manusia perusahaan yang bersih, berwibawa dan profesional. Kata-kata profesional tersebut tampaknya masih diawang-awang, apalagi jika dikaitkan dengan etos kerja unggul yang disampaikan oleh "Mr. Etos Indonesia" Jansen Sinamo demikian juga dengan mentalitas profesional, serta prinsip membangun perusahaan sebagaimana dilansir oleh Andria Harefa dalam karya gado-gadonya dalam buku "Sustainable Growth", maupun era informasi, komunikasi dan teknologi atau era digital, yang mulai kita tapaki ataupun tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang dikumandangkan semenjak tahun 2003.

Makalah yang dibuat siswa sekarang hanyalah sebagai salah satu syarat kelulusan saja. Dengan adanya bobot 4 (empat) maka tentu akan membuat siswa lebih termotivasi lagi, dan betul-betul akan intens" dalam pembuatan makalah. Jika demikian yang diharapkan maka total;itas dari pembimbing dan adanya penyedian waktu khusus serta siswa tidak terlalu diplekoto seperti sekarang, tentulah harus juga kita perbaiki mulai sekarang. Sehingga seorang siswa yang kreatif juga mampu mengem,bangkan imajinasi dan meluangkan waktu untuk membuat suatu tulisan yang mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan.

Gambaran lain ada seorang siswa yang kreatif dan memiliki kemampuan untuk menulis sesuatu topik akan tetapi karena kendala waktu dalam pengumpulan dan pengolahan data, akhirnya terhenti dan hanya mampu menampilkan tulisan ala kadarnya tentang perpajakan. Sayang sekali. Ini penulis anggap sebagai permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Terutama jika Pusdiklat SDM sebagai "pusat keunggulan" perusahaan dan mengacu kepada misi ke-empat yang mulia demi eksistensi Perum Perhutani.

Mohon kepada yang sempat mebaca tulisan ini untuk menyampaikan masukannya kealamt surat elektronik saya: gauz_05@plasa.com atau gauz_05@yahoo.co.id. Saya sangat menunggu masukannya. Demi masa depan perusahaan kita tercinta maka penulis sagat mengharapkan masukannya yang positif. Terimakasih kepada teman-teman.

Terutama kepada adikku mantan PMK-IX dan lulusan PMK-X juga dari SUSPIM-IV, SUSLIA TK/ TNK (yang sekarang menjadi DKP-III TK/ TNK) ataupun DKP-II TK/ TNK ataupun teman-teman rimbawan lainnya, mantan mitra kerja, baik dari lembaga ataupun perseorangan.

Sekali lagi disampaikan terimakasih atas masukannya.

Salam,

Gandrie S